Swaranews.com - Rumah Sakit Umum Daerah dr. Mohammad Soewandhie mendapatkan apresiasi dari kalangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya. Selain peningkatan dari sisi pendapatan juga dari peningkatan layanan.
Hal itu disampaikan oleh dr. Billy Daniel Messakh Sp.B sebagai Direktur RSUD dr. Mohamad Soewandhie, sesaat setelah mengikuti rapat dengan Panitia Khusus Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (Pansus LKPJ) Wali Kota Surabaya di gedung DPRD Kota Surabaya.
Baca Juga: PCNU Surabaya Minta Takmir Masjid dan Musala Gelar Khotmil Qur'an Peringati Hari Santri Nasional
"Terkait dengan anggaran, kita menurut Pak William (anggota Pansus LKPJ Walikota) cukup efisien. Dari perencanaan kita bisa terealisasi dengan bagus. Lalu secara pendapatan kita meningkat 40 persen," ujar Billy D. Messakh kepada Wartawan, Kamis (24/3/2022).
Namun, dirinya juga menyampaikan terkait problem - problem yang muncul karena pelayanan. Komplain dari masyarakat yang utama adalah terkait perilaku tenaga kesehatan (nakes) di RS Soewandhie.
"Untuk itu dihadapan Pansus, Saya mengatakan segera menyelenggarakan kegiatan kepada tenaga kesehatan di RSUD Soewandhie agar mereka mempunyai jiwa untuk melayani. Tentu tujuannya agar pelayanan di rumah sakit ini semakin baik," papar Billy.
Dirinya juga mengakui bahwa RSUD Soewandhie memang sempat mengalami penurunan pelayanan akibat pandemi Covid - 19. Billy menjelaskan bahwa pada tahun 2021, akibat pandemi tersebut, dari 1.300 pasien waktu itu yang meninggal dunia sekitar 800an.
Baca Juga: Bahas Pembangunan Berkelanjutan, UPN Veteran Jatim Hadirkan Profesor dari Jepang hingga Malaysia
"Terkait Universal Health Coverage (UHC) harusnya menjamin layanan kesehatan dari semua lapisan masyarakat. Problemnya, ternyata jumlah yang banyak muncul itu atau hampir 100 persen mereka tidak punya KTP. Hal itulah yang menjadi hambatan," urai Billy D. Messakh.
Dia mencontohkan, seseorang yang dulunya masyarakat Kota Surabaya. Kemudian Dia kawin dengan orang Kabupaten Lamongan dan tinggal lama di sana. Setelah itu yang bersangkutan cerai dengan warga Lamongan tersebut. Dia kembali ke Surabaya.
"Kemudian Dia sakit dan berobat ke RS Soewandhie. Nah, Nomer Induk Kependudukan (NIK) sudah tidak ada lagi. Ini yang menjadi hambatan sesuai dengan persyaratan BPJS," jelasnya.
Baca Juga: Swiss-Belinn Airport Surabaya Gelar Halloween Dinner Bertajuk Spooky Roctober dan Kontes Kostum
Contoh kedua, sambung Direktur RS Soewandhie ini, adalah warga tang lahir di Kota Surabaya, tetapi tidak pernah memperbaharui atau mengurus KSK nya. Pada usia tiga bulan Dia sakit. Saat dicek gak ada NIK-nya.
"Prinsipnya bagi kami, yang penting ada NIK Surabaya. Kita akan layani, selesai masalah. (Pengobatan gratis)," tegasnya. Billy menyebutkan bahwa sesuai peraturan di BPJS persyaratan administrasi harus diselesaikan dalam 3 hari. Billy menjelaskan, di RS Soewandhie telah dibentuk "Person in Charge" (PIC) yang berkoordinasi dengan Dispendukcapil. Lalu Dispendukcapil ini mengirimkan password ke PIC yang ditunjuk dengan Surat Keputusan (SK).
"Sehingga petugas yang kita tunjuk tadi bisa membuka e-klampid (aplikasi data kependudukan dari Dispendukcapil Kota Surabaya). Dari situlah persyaratan administrasi sesuai aturan dari BPJS kita selesaikan," pungkas Direktur Rumah Dakit Soewandhie Billy Daniel Messakh. (mar)
Editor : redaksi
