Jelanh Pemilu PCU dan Konjen AS Gelar Diskusi "Al and Disinformation"

avatar swaranews.com

Swaranews.com - PCU (Petra Christian University) bersama Konsulat Jenderal Amerika Serikat di Surabaya berkolaborasi menggelar seminar bertajuk “Artificial Intelligence and Disinformation”, pada Kamis (27/7/2023).

Seminar yang digelar secara hybrid di Gedung Radius Prawiro kampus PCU Surabaya ini dimaksudkan untuk memerangi tantangan dan peluang AI dimasa menjelang Pemilu 2024.

Baca Juga: Jaga Reputasi Digital, Publik Diingatka Tak Intervensi Karya Jurnalistik

Hal ini dinilai penting, lantaran kebangkitan AI (Artificial Intelligence) di masa Revolusi Industri 4.0 seperti saat ini semakin nyata, dibuktikan dengan peluncuran ChatGPT tahun lalu. Akan tetapi bagaimana dengan tantangan dan peluangnya? Ditambah lagi tahun depan kita akan menghadapi pemilu, yang dikhawatirkan akan banyak terjadi resiko disinformasi.

Berdasar itulah, Perpustakaan, Communication Science Department dan ELTC (Excellence in Learning and Teaching Center) PCU bekerja sama dengan Konsulat Jenderal Amerika Serikat di Surabaya menggelar seminar ini.

“Seminar yang digelar secara hybrid ini bertujuan untuk melihat peluang sekaligus tantangan yang disajikan oleh kemajuan terbaru dalam AI. Misalnya seperti ChatGPT, Midjourney dan Stable Diffusion,” kata Dian Wulandari, S.IIP., selaku Kepala Perpustakaan PCU, (27/7)

Sementara itu, Liauw Toong Tjiek, S.T., M.S., Ph.D., selaku kepala ELTC PCU menambahkan lebih detail bahwa Indonesia meski masih di tahun 2024 akan mengadakan Pemilu tetapi ternyata tahun ini suasananya sudah mulai memanas.

“Sementara itu AI mempunyai potensi membuat pemberitaan yang bersifat disinformasi. Hal ini bisa dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk melakukan black campaign. Seminar ini menjadi salah satu alat untuk memerangi disinformasi menjelang tahun Pemilu 2024 yang sangat penting di Indonesia,” tambah pria yang akrab disapa Aditya itu.

Oleh karena pentingnya hal ini maka seminar menghadirkan narasumber dari MAFINDO (Masyarakat Anti Fitnah Indonesia) dan juga dari US Dept of States di Washington DC.

Baca Juga: HUT Ke-99 Usung Semangat Persebaya Untuk Semua

Adapun untuk pembicara pertama menghadirkan Evanna Hu, Lecturer at NATO (North Atlantic Treaty Organization - Nonresident Senior Fellow at the Atlantic Council, CEO and Partner of Omelas.

Sedangkan pembicara kedua ada Cahya Suryani, S.IP., M.A., Vice Chair of Education Indonesian Anti-Defamation Society (MAFINDO). Sementara pembicara ketiga adalah L. Joanne Tjahyana, S.Kom., MMM., dosen Communication Science Department PCU.

Seminar dengan moderator Aditya Nugraha itu dibagi menjadi tiga sesi. Sesi pertama berbicara mengenai Artificial Intelligence and Disinformation, dimana Evanna Hu berbicara mengenai Global perspective and overview of AI and Disinformation lengkap dengan contohnya.

Sementara di sesi kedua, berbicara mengenai Misinformation and Disinformation in the Election Season. Cahya Suryani pun mengkontekstualisasikan misinformasi dan disinformasi di Indonesia dengan memberikan contoh-contoh yang pernah terjadi sebelumnya. Serta antisipasi penggunaan AI untuk Disinformasi menjelang masa Pemilu.

Baca Juga: M. Faridz Afif Resmi Pimpin DPC PKB Surabaya Periode 2026-2031, Targetkan Kejayaan di Pemilu 2029

"Termasuk perubahan trend disinformasi, aspek psikologisnya dan tak lupa keterkaitannya dengan AI. Ditambah juga diberikan tips-tips praktis bagi masyarakat untuk memerangi Disinformasi," ungkapnya.

Pada sesi ketiga, berbicara mengenai The Role of Media Monitoring in Combating Online Disinformation. Joanne memberikan gambaran umum tentang media monitoring dan perannya dalam memerangi Disinfomasi yang dilengkapi dengan demo penggunaan online tool yang bisa digunakan.

Peserta yang hadir baik secara onsite maupun online termasuk dari negara Australia dan Kosovo ini akan semakin terbuka pengetahuannya, agar kemudian meningkatkan kesadaran akan peran AI dalam menyebarkan dan memerangi disinformasi.

"Hal ini sama dengan langkah untuk mempromosikan transparansi, inovasi, dan kolaborasi. Sehingga memungkinkan para pembuat kebijakan, pakar teknologi, dan warga negara untuk bekerja sama dalam memastikan keadilan dan akurasi pemilihan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi bangsa," pungkasnya. (res)

Berita Terbaru