Swaranews.com - Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Kota Surabaya, Arif Fathoni berharap agar pembangunan rumah sakit Surabaya Timur tidak terhambat. Hal itu disampaikannya menyikapi permasalahan pemenang lelang terkait selisih penawaran senilai kurang lebih 18 miliyar antara badab usaha milik negara PT Pembangunan Perumahan dengan PT Waskita Karya.
"Masyarakat Surabaya Timur sudah lama menunggu terbangunnya rumah sakit tersebut," ujar Arif Fathoni.
Baca Juga: Memperingati "Hari Santri ke -10" Cak Ghoni Ziarah Makam Tokoh NU
Politisi muda yang juga Ketua DPD Partai Golkar Kota Surabaya ini menegaskan agar tidak ada dikotomi pelayanan dasar pemerintah antara masyarakat Surabaya Barat, Surabaya Pusat dan Surabaya Timur
“Sejak tahun 2020 kami perjuangkan Pembangunan rumah sakit ini, Alhamdulillah baru masa Walikota Surabaya Mas Eri Cahyadi ini dapat direalisasikan, kami berharap polemik soal lelang tidak mengggangu tahapan P
pembangunan yang sudah direncanakan," terangnya.
Arif Fathoni menyampaikan bahwa terkait dengan masukan sesepuh warga Surabaya Yusuf Husni, dirinya mengatakan, dimasa pemerintahan yang terbuka saat ini, setiap masukan publik merupakan bentuk partisipasi publik dalam mendukung setiap rencana pembangunan kota. Oleh karena itu harus ditanggapi secara positif
“Menurut saya ini bentuk kepedulian terhadap kota yang kita cintai bersama. Pemkot Surabaya tinggal menjelaskan secara gamblang dugaan-dugaan tersebut, sehingga akuntabilitas pemerintahan bisa tercapai,” ulasnya.
Baca Juga: Pemkot Masifkan Program Surabaya Bergerak untuk Atasi Banjir dan Genangan
Arif Fathoni menjelaskan bahwa antara PT Pembangunan Perumahan (PP) dengan PT Waskita Karya, keduanya merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Secara filosofis BUMN didirikan untuk merealisasikan penugasan pemerintah dalam membangun negeri, bukan entitas murni swasta yang hanya sekedar mencari keuntungan dalam setiap proyek. Namun ada fungsi publik menjalankan tugas pemerintah
“Keduanya ini kan BUMN, bersaing secara fair saja dalam setiap persaingan usaha. Jangan saling mematikan, apalagi sampai menghentikan pembangunan yang lama dinantikan oleh masyarakat Surabaya Timur, itu akan menjadi dosa sejarah Kementerian BUMN terhadap warga Surabaya. Karena dianggap tidak mampu mendisiplinkan persaingan usaha antar BUMN tersebut,” paparnya.
Legislator yang akrab disapa Toni ini menyatakan bahwa yang paling penting adalah, siapapun kontraktor pelaksana yang membangun rumah sakit Surabaya Timur tersebut, masyarakat sekitar harus mendapatkan manfaat dari ratusan milyar anggaran yang telah dikeluarkan oleh Pemkot Surabaya tersebut. Mulai dari serapan tenaga kerja saat pembangunan dilaksanakan, maupun saat kelak sudah beroperasi.
Baca Juga: Sahabat Cak Ghoni Wonocolo Sambut Sumpah Pemuda Gelar Dialog Kepemudaan
“UMKM binaan Kecamatan Rungkut dan Gunung Anyar bisa dilibatkan untuk menyuplai permakanan di lokasi pembangunan tersebut, sehingga menjadi madu industrialisasi masyarakat sekitar, ini komitmen yang harus didorong oleh Pemkot Surabaya ke pemenang lelang,” harapnya.
Menurut Toni, Fraksi Golkar telah menugaskan anggotanya di Komisi terkait pembangunan rumah sakit di Surabaya Timur ini, agar menggelar rapat koordinasi dengan mitra di Pemkot Surabaya. Sehingga tidak terjadi kegaduhan lagi.
“Masyarakat butuh penjelasan, saya berharap penjelasan pemkot nanti bisa meredakan kecurigaan publik. Bagi kami, pembangunan rumah sakit Surabaya Timur itu tidak boleh tertunda, karena rakyat sudah lama menanti,” tutup Arif Fathoni. (mar)
Editor : redaksi
