SwaraKenews.com - Permasalahan antara warga dengan SMP Kristen Petra 2 dan SMA Kristen Petra 2 Jalan Raya Manyar Tirtosari. Salah satu akar masalahnya adalah iuran keamanan. Sempat ramai di media sosial, hingga Wakil Walikota Armuji sidak ke lokasi tersebut.
Dia menyimpulkan, kemacetan di sekitar sekolah hanya alasan untuk menaikkan iuran.
Baca Juga: M. Faridz Afif Kawal Aspirasi Masyarakat Jelang Musim Hujan
"Saya ngomong, kalau iurannya cocok enggak macet tapi kalau enggak cocok dikata macet. Itu juga jalan umum, bukan milik perorangan karena sudah jadi fasilitas umum Pemkot Surabaya," ujar Cak Ji panggilan akrab Armuji.
Menanggapi hal itu, Anggota DPRD Kota Surabaya Josiah Michel menyesalkan adanya permaslaahan yang menyebabkan terganggunya kegiatan belajar mengajar, seharusnya kepentingan anak-anak sekolah lebih diutamakan.
"Untuk besaran iuran yang dibayarkan pihak sekolah membuat saya kaget juga. Nah, sekarang dalam menetukan pungutan iuran swadaya masyarakat kan ada aturannya, ga bisa sembarangan. Ada perwali yang mengatur," ujar Josiah, Kamis (1/8/2024) di yos sudarso, Surabaya.
Baca Juga: Muhammad Saifuddin Jaring Aspirasi Masyarakat Tanah Kali Kedinding Surabaya
Politisi asal Fraksi PSI DPRD Kota Surabaya ini mebywbutkan, dalam perwali tersebut, untuk menentukan iuran harus melalui kesepakatan warga dalam rapat dan dilaporkan ke Kelurahan, apakah dasar pemberlakuan ini sudah dilakukan oleh para pengurus RW?
"Sudah dilaporkan ke Kelurahan atau tidak ? Kalau tidak ada ya bisa dikategorikan sebagai pungli donk. Kita harap pemerintah kota bisa tegas, terutama dalam menyelesiakan permasalahan ini, terutama jika diduga ada unsur pungli tadi ya silahkan diproses secara hukum. Saya harap aparat juga bisa ikut bergerak," ungkap Josiah Michel.
Dirinya menegaskan, apalagi lahan fasum manyar Tompotika sudah diserah terimakan ke Pemkot Surabaya. Jelas tidak bisa pasang portal sembarangan.
Baca Juga: Kolaborasi Pemkot Surabaya dan BPOM Kawal Program Nasional Keamanan Pangan Terpadu
Editor : amar
