Swaranews.com - Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS yang terus berlanjut sepanjang tahun 2024 telah menimbulkan berbagai implikasi terhadap stabilitas keuangan sektor publik di Indonesia. Penyebab terjadinya penurunan nilai tukar uang ialah ada dua faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal meliputi, adanya kebijakan moneter global yang menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan depresiasi rupiah adalah kebijakan moneter yang ketat dari Federal Reserve (The Fed) di Amerika Serikat. Kemudain, adanya ketidakpastian politik karena adanya ketegangan geoppolitik khususnya di Timur Tengah, juga berkontribusi pada ketidakpastian pasar global yang berdampak negatif pada nilai tukar rupiah. Ketidakpastian ini membuat investor cenderung mencari aset yang lebih aman, seperti dolar AS. Faktor internal yang mempengaruhi terjadinya nilai tukar rupiah ialah kebijakan fiskal dan moneter yang tidak konsisten serta inflasi yang meningkat turut memperburuk kondisi nilai tukar rupiah. Kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12% pada awal tahun 2025 diperkirakan akan menambah beban ekonomi. Fluktuasi nilai tukar ini tidak hanya berdampak pada sektor swasta, tetapi juga memiliki implikasi signifikan terhadap stabilitas keuangan sektor publik. Dalam opini ini, akan membahas bagaimana penurunan nilai tukar rupiah dapat mempengaruhi anggaran negara, proyek infrastruktur, dan kesejahteraan sosial.
Dampak pada Anggaran Negara
Baca Juga: Kabar Gembira! Insentif Guru Madrasah Non-ASN Cair Akhir Juni 2026
Menurunnya nilai tukar rupiah berdampak signifikan terhadap anggaran negara Indonesia. Pertama, penurunan ini mengurangi pendapatan negara karena pajak dari konsumsi berkurang akibat dari adanya inflasi yang meningkat, sehingga berdampak pada daya beli masyarakat yang menurun. Kedua, banyak utang pemerintah yang dibiayai dalam mata uang asing, sehingga ketika rupiah melemah, biaya pembayaran utang dalam mata uang lokal meningkat, mengalihkan alokasi anggaran dari sektor penting seperti pendidikan dan kesehatan. Selain itu, subsidi untuk barang pokok juga terancam membengkak karena harga impor yang lebih tinggi, memaksa pemerintah untuk meningkatkan pengeluaran. Akibatnya, defisit anggaran dapat meluas, memaksa pemerintah untuk melakukan penyesuaian anggaran melalui pemotongan di sektor non-prioritas atau mencari sumber pendanaan alternatif. Dalam konteks ini, stabilitas keuangan negara menjadi sangat rentan dan memerlukan kebijakan fiskal yang responsif.
Proyek Infrastruktur
Menurunnya nilai tukar rupiah memiliki dampak yang signifikan pada proyek infrastruktur di Indonesia, terutama yang dibiayai melalui utang luar negeri. Ketika nilai tukar melemah, biaya untuk membayar utang yang denominasi dalam mata uang asing menjadi lebih mahal dalam rupiah, sehingga memperbesar risiko pembengkakan biaya proyek. Hal ini dapat mengakibatkan keterlambatan dalam pelaksanaan proyek, karena anggaran yang awalnya direncanakan mungkin tidak mencukupi untuk menyelesaikan pekerjaan yang telah dimulai. Selain itu, kenaikan biaya material dan tenaga kerja yang diimpor juga dapat mempengaruhi kualitas dan kecepatan pembangunan infrastruktur. Dengan anggaran yang tertekan, pemerintah mungkin terpaksa menunda atau bahkan membatalkan proyek penting, yang dapat menghambat pertumbuhan ekonomi jangka panjang dan mengurangi kualitas infrastruktur yang diperlukan untuk mendukung perkembangan sosial dan ekonomi. Akibatnya, ketidakpastian dalam pendanaan proyek dapat mengganggu kepercayaan investor dan memperlambat investasi di sektor infrastruktur, yang sangat penting bagi kemajuan ekonomi nasional.
Kesejahteraan Sosial
Penurunan nilai tukar rupiah ini juga berdampak signifikan pada kesejahteraan sosial di Indonesia, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Dengan melemahnya rupiah, harga barang dan jasa, terutama yang diimpor, cenderung meningkat, menyebabkan inflasi yang dapat mengurangi daya beli masyarakat. Kenaikan harga bahan pokok, seperti makanan dan energi, mengakibatkan kesulitan bagi keluarga yang bergantung pada pengeluaran tetap. Selain itu, pemerintah sering kali harus meningkatkan anggaran untuk subsidi agar harga tetap terjangkau, yang dapat membebani anggaran negara. Jika tidak ditangani dengan baik, hal ini dapat mengakibatkan penurunan kualitas program bantuan sosial yang dirancang untuk melindungi masyarakat rentan. Ketidakpuasan masyarakat terhadap kondisi ekonomi yang memburuk dapat memicu ketidakstabilan sosial, dan jika pemerintah tidak mengambil tindakan cepat untuk mengatasi tantangan ini, maka ketimpangan sosial akan semakin melebar, mengguncang stabilitas sosial dan politik di negara.
Baca Juga: Gerakan Basuh Kaki Orang Tua di Surabaya Dinilai Jadi Terobosan Pendidikan Karakter
Kesimpulan
Menurunnya nilai tukar rupiah memiliki implikasi yang luas terhadap stabilitas keuangan sektor publik. Dari anggaran negara yang terancam, pembengkakan biaya proyek infrastruktur, hingga dampak negatif terhadap kesejahteraan sosial, semua ini menuntut perhatian serius dari pemerintah. Dengan kebijakan yang tepat dan respons yang cepat, diharapkan sektor publik dapat tetap stabil dan mampu menghadapi tantangan ekonomi yang ada.
"Penulis: Aisyah Nur Fazri
Baca Juga: Pemkot Surabaya Dorong Industri Kreatif dan Perputaran Ekonomi
Unmuh Sidoarjo
Editor : redaksi
