Swaranews.com – Dalam reses yang digelar di wilayah Putat Jaya, Kecamatan Sawahan, anggota DPRD Kota Surabaya, Tubagus Lukman Amin, menerima aspirasi dari Kader Surabaya Hebat (KSH) terkait perubahan mekanisme penyerahan Surat Pertanggungjawaban (SPJ). Para kader mengusulkan agar SPJ kembali diserahkan ke puskesmas setempat, bukan ke kelurahan, dengan alasan kasihan kepada petugas kelurahan yang terbebani tugas tambahan.
Menanggapi hal tersebut, Tubagus Lukman Amin menegaskan bahwa mekanisme yang ada saat ini sudah sesuai aturan. Mulai 2025, anggaran honor untuk KSH telah dialihkan dari Dinas Kesehatan ke Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Bapemkesra), sehingga penyerahan SPJ KSH harus dilakukan di kelurahan.
Baca Juga: DPRD Surabaya Minta Warga Tak Kaitkan Mutasi Lurah Tambak Wedi dengan Isu Pungli SWK
"Aturannya sudah jelas, karena anggaran honor sudah dialihkan, maka mekanismenya pun berubah. Penyerahan SPJ harus dilakukan di kelurahan setempat," ujar politisi muda yang akrab disapa Bagus, Jumat (14/2/2025) malam.
Pemerataan SDM di Kelurahan Diperlukan
Dalam kesempatan yang sama, Bagus menyarankan agar Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menambah tenaga kerja di kelurahan untuk mengatasi beban kerja yang tidak merata.
"Saat ini distribusi tenaga kerja di Pemkot Surabaya masih belum merata. Ada yang jumlah SDM-nya mencapai 100 persen lebih, ada juga yang hanya 60 persen. Bahkan di beberapa kecamatan baru mencapai 67 persen. Ini harus segera dibenahi," paparnya.
Bagus menegaskan bahwa Pemkot perlu menambah tenaga kerja, baik dari Aparatur Sipil Negara (ASN), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), maupun tenaga honorer.
Karang Taruna Butuh Anggaran Pembinaan
Selain isu KSH, dalam reses ini juga disampaikan aspirasi dari Karang Taruna Kelurahan Putat Jaya yang mengharapkan adanya anggaran pembinaan dari Pemkot Surabaya.
Baca Juga: DPRD Surabaya Minta Penertiban Parkir Tak Kendur, Trotoar Harus Bebas dari Kendaraan
Terkait hal ini, Tubagus Lukman Amin mengatakan bahwa anggaran 2025 sudah disahkan oleh DPRD sebelumnya. Namun, ia akan mengecek apakah ada alokasi dana khusus untuk Karang Taruna.
"Seharusnya ada dana dari Pemkot untuk Karang Taruna. Saya akan cek apakah ada anggaran insidentil atau anggaran rutin yang bisa digunakan," ujarnya.
Ketua RW 13 Kelurahan Putat Jaya, Ernes Tegolelono, menilai bahwa aspirasi yang disampaikan warga sangat penting dan berharap agar wakil rakyat dapat mengawal realisasinya.
Baca Juga: Komisi A DPRD Surabaya Minta Penanganan Kasus Pungli SWK Tambak Wedi Sesuai Prosedur Birokrasi
"Kami berharap Mas Tubagus bisa memperjuangkan aspirasi warga. Karang Taruna selama ini tidak mendapat bantuan dari pemerintah, sehingga kami harus swadaya untuk menjalankan organisasi," ungkap Ernes.
Ia menekankan bahwa Karang Taruna berperan penting sebagai generasi penerus bangsa, sehingga layak mendapat dukungan dana pembinaan dari Pemkot Surabaya.
"Kami sepakat bahwa Karang Taruna di tingkat RW dan kelurahan membutuhkan anggaran agar bisa lebih aktif. Mereka adalah penerus bangsa, sudah seharusnya mendapat perhatian dari pemerintah," tutupnya. (Mar)
Editor : amar
