Swaranews.com – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Surabaya menyatakan kesiapan penuh untuk menindaklanjuti instruksi Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP terkait antisipasi dampak konflik di Timur Tengah. Langkah ini diambil guna memitigasi potensi gejolak ekonomi global yang dapat merembet ke level daerah.
Sekretaris Komisi A DPRD Surabaya, Saifuddin Zuhri, mengungkapkan bahwa instruksi tersebut tertuang dalam surat DPP PDIP Nomor 963/IN/DPP/III/2026. Surat yang ditandatangani Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dan Ketua DPP Bidang Industri, Perdagangan, BUMN, dan Investasi Darmadi Durianto tersebut memberikan arahan strategis bagi kader di pemerintahan daerah.
Baca Juga: Hotline Warga Jangan Berhenti di Kelueahan, Anas Karno Minta Terhubung hingga RT/RW
“DPP meminta seluruh kader, baik di eksekutif maupun legislatif, untuk mencermati dampak konflik Timur Tengah yang berpotensi memicu lonjakan harga minyak mentah dunia,” ujar pria yang akrab disapa Ipuk tersebut, Rabu (11/03/2026).
Ipuk menjelaskan bahwa stabilitas ekonomi nasional sangat sensitif terhadap fluktuasi harga energi. Secara kalkulasi, setiap kenaikan satu dolar AS pada harga minyak mentah dapat menambah beban subsidi minyak nasional hingga kurang lebih Rp7 triliun.
Kondisi ini dikhawatirkan memicu efek domino, mulai dari kenaikan harga BBM, membengkaknya biaya distribusi logistik, hingga bermuara pada kenaikan harga pangan di pasar.
“Karena itu, kader PDIP di daerah diminta memperkuat pengawasan anggaran agar lebih efisien dan tepat sasaran,” tegas Sekretaris DPC PDIP Surabaya ini.
Menyikapi tantangan tersebut, Fraksi PDIP DPRD Surabaya mendorong Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya untuk melakukan realokasi atau penajaman penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Beberapa poin utama yang ditekankan antara lain:
Baca Juga: DPRD Surabaya Minta Lurah hingga OPD Respons Serius Semua Sidak Wali Kota Eri Cahyadi
Penundaan Program Non-Urgen: Mengalihkan anggaran dari kegiatan yang tidak mendesak ke program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
Analisis Fiskal Komprehensif: Mengevaluasi potensi pembengkakan belanja operasional dan pelayanan publik akibat kenaikan harga energi.
Stabilitas Pangan: Menjaga pasokan dan keterjangkauan harga bahan pokok guna meredam laju inflasi daerah.
Baca Juga: Perwakilan RT-RW Tambak Wedi Serahkan Surat Permohonan Hearing ke DPRD Surabaya
Ipuk menegaskan bahwa efisiensi bukan berarti pemangkasan membabi buta, melainkan memastikan setiap rupiah APBD bermanfaat bagi rakyat kecil. Prioritas tetap diarahkan pada sektor pendidikan, kesehatan, pemenuhan gizi, serta hunian layak.
Selain itu, penguatan jaring pengaman sosial menjadi kunci untuk melindungi kelompok rentan, seperti buruh, petani, nelayan, hingga pelaku UMKM dari hantaman krisis global.
“Efisiensi anggaran ini adalah bentuk tanggung jawab ideologis untuk memastikan anggaran benar-benar digunakan untuk kepentingan rakyat di tengah ketidakpastian dunia,” pungkasnya. (Mar)
Editor : redaksi
