Swaranews.com – Insiden dugaan keracunan makanan yang bersumber dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kelurahan Tembok Dukuh, Surabaya, memicu gelombang kecaman. Program yang sejatinya menjadi tumpuan harapan nasional untuk menyehatkan generasi bangsa ini dinilai gagal dalam aspek pengawasan dan kompetensi pengelolaan.
Kritik tajam datang dari berbagai elemen masyarakat, mulai dari organisasi pers hingga aktivis pergerakan, yang mendesak adanya evaluasi total terhadap standar operasional prosedur (SOP) penyediaan makanan tersebut.
Ketua Aliansi Wartawan Surabaya (AWS), Kiki Kurniawan, menyatakan keprihatinan mendalam atas kejadian ini. Ia menilai, peristiwa tersebut mencerminkan pengelolaan program yang amatir dan mengabaikan keselamatan konsumen.
“Program pemenuhan gizi ini tujuannya mulia, namun jika tidak dikelola dengan standar ketat, justru mencoreng kepercayaan publik. Saya menduga ada proses produksi yang dilakukan secara asal-asalan tanpa tahapan quality control yang maksimal,” ujar Kiki.
Ia menekankan bahwa program sebesar ini seharusnya melibatkan tenaga ahli gizi yang berpengalaman dan sistem produksi yang higienis. AWS mendesak pemerintah agar tidak main-main dalam memberikan sanksi kepada pihak yang lalai.
“Ini bukan persoalan yang bisa ditutup-tutupi dengan kepentingan politis. Ini menggunakan uang rakyat untuk menyehatkan anak bangsa, bukan justru membahayakan nyawa mereka,” tegasnya.
Baca Juga: Ketua Komisi B DPRD Surabaya Hadiri Peringatan Kebebasan Pers Sedunia dan Bazar UMKM AWS
Senada dengan Kiki, Ketua Lembaga Pemantau dan Analisis Strategis sekaligus Aktivis 98, Iwan Suga, meminta Badan Gizi Nasional (BGN) mengambil langkah drastis.
Ia merujuk pada kebijakan Sekretaris BGN yang sebelumnya telah menutup sekitar 1.200 SPPG di seluruh Indonesia karena dianggap tidak kompeten.
“BGN harus tegas. Ini bukan proyek coba-coba atau ajang eksperimen. Kalau SPPG di Tembok Dukuh memang tidak mampu menjalankan amanah rakyat secara bertanggung jawab, lebih baik ditutup saja,” kata Iwan.
Baca Juga: Ketua DPRD Surabaya Syaifuddin Zuhri: Pers Adalah Pilar Demokrasi dan Jembatan Informasi Terpercaya
Iwan menambahkan bahwa keamanan pangan adalah harga mati yang tidak bisa ditawar. Ia menuntut adanya investigasi menyeluruh untuk memastikan apakah kegagalan ini disebabkan oleh faktor teknis atau adanya indikasi penyimpangan dalam pengelolaan anggaran produksi.
Hingga berita ini diturunkan, masyarakat menunggu tindakan nyata dari otoritas terkait mengenai kelanjutan operasional SPPG di kawasan tersebut. Kasus ini menjadi alarm keras bagi pemerintah kota maupun pusat agar lebih selektif dalam menunjuk pengelola program gizi, demi menjamin bahwa setiap porsi makanan yang sampai ke tangan rakyat benar-benar sehat dan aman.
Editor : redaksi
