Swaranews.com – Sekretaris Komisi A DPRD Kota Surabaya, Anas Karno, meminta seluruh aparatur kecamatan dan kelurahan aktif bersinergi dalam mengawal pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang saat ini tengah berlangsung di Kota Pahlawan.
Menurut Anas, akurasi data menjadi faktor krusial karena hasil sensus akan menjadi dasar penyusunan kebijakan pembangunan dan penganggaran daerah dalam jangka panjang.
Baca Juga: Wali Kota Eri Ajak Jagal Bersinergi di RPH Tambak Osowilangun, Buka Peluang Tenaga Baru
Anggota Badan Anggaran DPRD Kota Surabaya tersebut menegaskan bahwa hasil sensus tidak hanya menjadi dokumen statistik, tetapi juga menjadi acuan pemerintah dalam menentukan berbagai program ekonomi dan sosial bagi masyarakat.
“Validitas data ini taruhannya besar. Jika potret riil lapangan keliru, maka program bantuan sosial, jaring pengaman ekonomi, hingga program insentif UMKM berpotensi salah sasaran,” ujar Anas di Gedung DPRD Surabaya, Kamis (18/6/2026).
Politisi PDI Perjuangan itu menjelaskan, Sensus Ekonomi 2026 yang dilaksanakan Badan Pusat Statistik (BPS) menyasar sekitar 415 ribu unit usaha nonpertanian di Surabaya. Mayoritas di antaranya merupakan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang selama ini menjadi tulang punggung perekonomian kota.
Anas menilai data yang akurat akan membantu pemerintah memetakan kebutuhan riil pelaku usaha, mulai dari pembangunan dan revitalisasi Sentra Wisata Kuliner (SWK), penyediaan pelatihan digitalisasi usaha, kemudahan perizinan Nomor Induk Berusaha (NIB), hingga penyaluran bantuan modal yang lebih tepat sasaran.
Menanggapi masih adanya kekhawatiran masyarakat terkait pendataan, Anas memastikan seluruh data yang diberikan responden dijamin kerahasiaannya sesuai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik.
“Sensus ini bertujuan memotret kondisi usaha dan ekonomi daerah, bukan untuk kepentingan pajak maupun penghapusan bantuan sosial. Data responden dilindungi undang-undang dan tidak diserahkan kepada pihak lain. Karena itu, pelaku UMKM tidak perlu khawatir dan diharapkan memberikan data yang jujur,” tegasnya.
Baca Juga: Surabaya Alokasikan TPP 100 Persen untuk ASN, Gaji Ke-13 Segera Dicairkan
Ia berharap seluruh warga dan pelaku usaha dapat berpartisipasi aktif agar Surabaya memiliki basis data ekonomi yang akurat sebagai fondasi pembangunan dan penguatan ekonomi daerah dalam satu dekade mendatang.
Sementara itu, Kepala BPS Kota Surabaya, Arrief Chandra Setiawan, menjelaskan bahwa sensus tahun ini menargetkan pendataan seluruh skala usaha di wilayah Surabaya, mulai dari usaha besar hingga UMKM.
Menurut Arrief, terdapat sekitar 1.402 usaha besar dengan omzet di atas Rp50 miliar yang menjadi sasaran pendataan. Selain itu, sekitar 13.000 usaha menengah dan kurang lebih 490.000 UMKM juga akan didata selama pelaksanaan sensus.
“Kita akan mendata sebanyak 1.402 usaha besar yang memiliki omzet sekitar Rp50 miliar ke atas, dan sekitar 13.000 usaha menengah serta kurang lebih 490.000 UMKM yang kecil,” ujar Arrief.
Baca Juga: Perkuat Sinergi dan Edukasi Publik, Ketua DPRD Surabaya Gelar Sikaturahmi Bersama Jurnalis Dewan
Ia mengungkapkan, pada tahap awal pelaksanaan sensus, petugas telah berhasil mendata sekitar 800 perusahaan besar dan 8.000 unit usaha mikro.
BPS berharap seluruh pelaku usaha dapat memberikan informasi yang akurat dan lengkap guna menghasilkan data ekonomi yang berkualitas sebagai dasar perencanaan pembangunan daerah dan penguatan sektor usaha di masa mendatang. (Mar)
Editor : redaksi
