Swaranews.com - Nadiem Anwar Makarim, salah satu menteri yang paling layak di reshuffle. Selain memang tidak ada prestasi yang menonjol, ia juga terlihat tidak mampu mengontrol kementerian yang dipimpinnya.
Seperti yang disampaikan oleh Pengamat Komunikasi Politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga bahwa beberapa bukti terkait hal itu terlihat dari tiga kasus yang terjadi belakangan ini. Hal ini tentu mencoreng Jokowi, yang dalam hampir setiap kesempatan selalu berbicara Pancasila.
Baca Juga: KPPRA Indonesia Apresiasi Pelaksanaan MPLS di Kota Surabaya
"Pertama, hilang atau tidak adanya frase agama dalam draft atau rancangan Peta Jalan Pendidikan Nasional (PJPN). Hal ini tentu fatal mengingat ideologi negara Indonesia adalah Pancasila, di mana sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa," tutur M. Jamiluddin Ritonga di Jakarta, Rabu (21/4/2021).
Mantan Dekan FIKOM IISIP Jakarta ini menyebutkan bahwa sebagai menteri, Nadiem tidak sensitif sehingga frase Agama bisa tidak muncul dalam draft PJPN. Hal ini tentu sulit dimengerti.
"Kedua, tidak tercantumnya Pancasila dan Bahasa Indonesia dalam PP Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP)," terang Jamiluddin Ritonga.
Dia menyatakan, hal ini juga sulit diterima nalar mengingat Pancasila dan Bahasa Indonesia menjadi hal fundamental bagi Indonesia. Disini terkesan Nadiem tidak memahami hal itu sehingga ceroboh meloloskan PP tanpa memasukkan Pancasila dan Bahasa Indonesia.
Baca Juga: Siswa Baru Dibekali Literasi Digital, Antinarkoba, hingga Cek Kesehatan Gratis
"Ketiga, hilangnya nama pendiri Nahdlatul Ulama (NU) dan pahlawan nasional KH Hasyim Asyari dari buku atau kamus sejarah online yang diterbitkan dan dikelola Direktorat Sejarah, Ditjen Kebudayaan Kemendikbud," ungkap penulis buku Tipologi Pesan Persuasif ini.
Jamiluddin menegaskan bahwa hilangnya nama pendiiri NU juga tak jelas sebab musababnya. Disini makin menguatkan dugaan bahwa Nadiem tak punya kendali yang kuat di Kemendikbud.
"Karena itu, pantas diduga Nadiem tak cukup mengakar di kementerian yang dipimpinnya. Leadership Nadiem tak memadai untuk membawa Kemendikbud mewujudkan pendidikan nasional," bebernya.
Baca Juga: Pemkot Surabaya Waspadai Paparan Ideologi Ekstrem, Orang Tua Diminta Lebih Peduli
Jadi, sambung Jamiluddin, sudah selayaknya Nadiem di reshuffle agar tidak terus menerus menjadi beban presiden. Untuk itu, sebaiknya posisi Kemendikbudristek diisi tokoh pendidikan dari Muhammadiyah.
"Suka tidak suka, Muhammadiyah termasuk terbaik dalam mengelola pendidikan di tanah air. Hal itu juga sudah dibuktikan saat Kemendikbud diisi tokoh pendidikan dari Muhammadiyah," pungkas M. Jamiluddin Ritonga. (mar)
Editor : redaksi
