Swaranews.com - Pakar dari Satgas Pusat Covid-19 Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dalam kunjungannya ke Sidoarjo mengapresiasi kinerja Bupati Ahmad Muhdlor dan jajaran Forkopimda dalam penanganan pandemi Covid 19.
Pernyataan itu disampaikan Pakar Satgas Pusat, I Nyoman Gede Agus Asrama usai melakukan monitoring dan evaluasi di posko penanganan Covid-19 Kabupaten Sidoarjo. Jum'at, (13/8/2021).
Baca Juga: Danrem 084/Bhaskara Jaya Dampingi Wamenhan RI di Pondok Bumi Shalawat
Kunjungan Para Pakar Satgas Covid-19, I Nyoman Gede Agus Asrama bersama timnya Brigjen Pol (Purn) Hartono dan Dr. Lilik Sudarwati disambut langsung Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor dan Ketua DPRD Sidoarjo, Usman.
I Nyoman Gede mengatakan, bahwa kedatangannya ke Kabupaten Sidoarjo dalam rangka monitoring evaluasi dan memantau langkah serta upaya yang dilakukan Kabupaten/Kota dan Satgas dalam menangani pandemi Covid-19. Kolaborasi dalam penanganan Covid-19 bisa dilakukan secara terpadu mulai dari tingkat Pusat, Daerah hingga struktur pemerintahan terbawah yakni Desa dan Kelurahan.
Baca Juga: Lomba Pidato Bahasa Jawa di Perumtas 2 Sidoarjo HUT Kemerdekaan RI
Usai meninjau Posko, rombongan bergerak menuju Kelurahan Pucang Anom, RT.24 untuk melakukan peninjauan RT Tangguh yang didirikan Satgas Covid-19.
Tim selanjutnya bergerak ke RSUD Sidoarjo untuk mengetahui secara langsung sistem penanganan pasien Covid-19. Penanganan Covid-19 di Kabupaten Sidoarjo dinilai I Nyoman cukup responsif dan kolaboratif. Adanya sinergi yang kuat seluruh stakeholder, mulai dari Forkopimda dan juga satgas tingkat Desa/Kelurahan serta Dinas terkait menjadi salah satu cara yang sangat baik dalam menangani pandemi ini.
Baca Juga: Bupati Yuhronur Efendi Kenalkan Lamongan Kepada Mahasiswa KKN UMS
"Kami sangat apresiasi kerjasama yang dilaksanakan Pemkab Sidoarjo di dalam mengatasi pandemi Covid-19. Satgasnya sangat responsif dan kolaboratif dengan berbagai unsur. Dengan penanganan yang baik mudah-mudahan Kabupaten Sidoarjo bisa cepat kembali pulih dan pandemi bisa cepat berakhir," ujarnya.
Nyoman juga mengajak seluruh daerah membuat kebijakan terpadu dengan pemerintah pusat, karena untuk mengubah perilaku masyarakat tidak akan efektif melalui penegakan hukum saja. (muz)
Editor : redaksi
