DPRD Surabaya Tegaskan PAM Mandiri Harus Dikembalikan Ke Pemerintah

avatar swaranews.com

Swaranews.com – Permasalahan pengelolaan air bersih mandiri masih menyisakan pekerjaan rumah. Terkait hal itu, Komisi B DPRD Kota Surabaya kembali menggelar rapat dengar pendapat (hearing) bersama sejumlah pengembang besar dan manajemen PDAM Surya Sembada Surabaya. Rabu (3/8/2022).

Beberapa pengembang ternama yang hadir diantaranya, Pakuwon, Citraland, dan Bukit Darmo Golf. Sebagai informasi, beberapa pengembang besar di Surabaya menyuplai air bersih ke warganya dari pengelolaan air mandiri yang dibangun oleh pihak pengembang sendiri.

Hearing ini dilaksanakan agar ke depan, suplai air bersih bisa dilakukan oleh PDAM sebagai perusahaan penyedia air bersih milik pemerintah, sehingga bisa dirasakan juga oleh masyarakat disekitar perumahan mewah.

Anggota Komisi B, Riswanto kepada wartawan mengatakan bahwa kalau kita berpegangan pada Peraturan, dimana ada Peraturan Pemerintah (PP) PP 122 Tahun 2015 dan dijabarkan kembali di Permen PUPR No. 25/2016, tentang Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), ya sebaiknya pengelolaan air minum mandiri harus dikembalikan ke pemerintah.

“Dalam hal ini PDAM Surya Sembada Surabaya jika memang sanggup untuk mengelolanya,” ujarnya, Rabu (3/8/2022).

Riswanto menyampaikan bahwa walupun berpegang teguh pada PP No.122 Tahun 2015, dimana jika PDAM Surya Sembada sanggup menyediakan air minum di perumahan elit. Seharusnya, memang pengelolaan air minum mandiri dikembalikan ke pemerintah.

"Tapi, bukan berarti PDAM bisa mengakuisisi SPAM mandiri yang sudah dibangun oleh pengembang begitu saaja," tegasnya.

Politisi asal Fraksi PDI Perjuangan ini menjelaskan, Pemerintah kota Surabaya melalui PDAM Surya Sembada tidak bisa langsung mengambil alih.

"Pemerintah dalam hal ini PDAM, tentu ada landasan hukumnya lagi. Kan tidak mungkin pemerintah langsung ambil alih pengelolaan air mandiri pengembang, tanpa mempertimbangkan biaya operasional pengembang. Tidak bisa seperti itu. Dalam hal ini adi ada win-win solution,” papar Riswanto.

Legislator yang akrab disapa Bang Ris ini menyatakan bahwa penyerahan pengelolaan air minum mandiri ke pemerintah tentu banyak pertimbangan, bagaimana legal standingnya, dan terpenting lagi kita mencari dasar hukumnya tentang Pengalihan Pengelolaan Air Minum.

“Ini yang paling utama,” jelasnya.

Dirinya kembali menambahkan, dalam masalah pengambil alihan pengelolaan SPAM mandiri harus ada dasar hukum yang kuat, jadi eksekusinya juga enak tidak menimbulkan problem hukum.

“Tapi disini dasar hukumnya sudah jelas, kalau PDAM Surya Sembada sanggup mengambil alih pengelolaan air mandiri yang ada di pengembang besar, secara otomatis ya dikembalikan ke pemerintah, dalam hal ini PDAM milik Pemkot Surabaya,” tutup Riswanto.(Adv/mar)

Editor : redaksi