Swaranews.com - Semangat stakeholder Kota Surabaya ibarat gayung bersambut. Antara legislatif dan eksekutif sepakat untuk terus mengawal generasi bangsa ini agar tidak putus sekolah. Amanah para wakil rakyat di DPRD dan Pemerintah Kota Surabaya diimplementasikan dalam kebijakan yang pro rakyat.
Terbaru, DPRD dan Pemerintah Kota Surabaya menyelesaikan pembahasan KUA PPAS tahun 2023. Hal itu ditandai dengan kesepakatan menaikkan target pendapatan Pemkot Surabaya, sebesar Rp 500 milyar. Besaran ini merupakan revisi dari target sebelumnya, senilai Rp 1 triliun.
Baca Juga: One Voice Spensabaya SMPN 1 Surabaya Sabet Juara di Dua Kategori
Menurut Adi Sutarwijono selaku Ketua DPRD Kota Surabaya, target pendapatan yang didorong oleh DPRD tersebut, digunakan untuk kesejahteraan warga Surabaya, sesuai visi dan misi wali kota.
"Diantaranya untuk pembangunan kampung, seperti pengerjaan pavingisasi. Kemudian saluran air, PJU, bedah rumah. Lalu di bidang pendidikan. Termasuk pemberian seragam gratis SD dan SMP negeri dan swasta untuk siswa MBR," ujarnya, Jum'at (12/8/2022) di lantai 3 Gedung DPRD Surabaya.
Selain itu, untuk bantuan pendidikan kepada siswa SMA/SMK negeri maupun swasta, dari Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), yang semula adalah dulu bea siswa.
Baca Juga: Turnamen Catur Jampud 2 Junjung Tinggi Sportivitas dan Persahabatan
"Mendapatkan bantuan Rp 200 ribu tiap bulan untuk menunjang pendidikan. Dan diberikan sampai selesai menempuh pendidikan. Bantuan tersebut diberikan langsung ke siswa, tidak melalui sekolah," papar Adi Sutarwijono.
Dirinya mengatakan bahwa DPRD meminta kepada Pemkot Surabaya untuk menambah jumlah mahasiswa penerima bantuan pendidikan menjadi 5000 orang. Supaya penyerapan bantuan pendidikan tersebut masif dan maksimal, DPRD dan pemkot Surabaya menyepakati dialihkannya pengelolaan bantuan pendidikan dari Dinas Kebudayaan Pemuda dan Olah Raga dan Pariwisata (Disbudporapar), ke Bagian Pemerintahan dan Kesra.
Baca Juga: Lucy Kurmiasari: Demokrat Surabaya All Out Menangkan Khofifah-Emil dan Eri-Armuji
"Dengan melibatkan RT, RW, lurah, camat dan tokoh masyarakat. Diharapkan penyerapan bantuan pendidikan maksimal. Sehingga angka 25 ribu pelajar SMA dan SMK negeri maupun swasta dari keluarga MBR itu bisa semaksimal mungkin tercover bantuan tersebut," terang Adi. Ketua DPC PDIP Kota Surabaya ini juga menyoroti pendataan keluarga MBR melalui skema online.
"Idealnya dilakukan lewat RT/RW, tokoh masyarakat, lurah maupun camat. Supaya pendataan tersebut lebih akurat berdasarkan kondisi sebenarnya di lapangan," tutup Ketua DPRD Kota Surabaya Adi Sutarwijono. (mar)
Editor : redaksi
