AHY: Pemerintah Janjikan Ekonomi Tumbuh, Tapi Malah Utang Yang Meroket

Swaranews.com - Dari pidato politik yang disampaikan oleh Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, ada tiga hal yang melandasi pemikiran Demokrat dalam melakukan agenda perubahan.

"Pertama, studi dan pengamatan, atas apa yang dilakukan negara dan pemerintah selama sembilan tahun terakhir. Kedua, permasalahan serius yang dirasakan rakyat," ujarnya, Jum'at (14/7/2023) malam di Jakarta yang disiarkan langsung di beberapa stasiun televisi swasta.

Ketiga, lanjut Agus Harimurti Yudhoyono, keinginan dan harapan rakyat, yang kami jumpai di seluruh Tanah Air.

Dalam Pidato Politik yang mengangkat tema "Agenda Perubahan dan Perbaikan untuk Indonesia yang Lebih Baik" ini, AHY menyampaikan, meskipun ada capaian, tetapi harus kita akui secara jujur, sembilan tahun terakhir terjadi sejumlah kemandekan, dan bahkan kemunduran serius.

“Pertumbuhan ekonomi menurun. Jauh di bawah yang dijanjikan tujuh persen hingga delapan persen. Pertumbuhan ekonomi stagnan di angka lima persen. Bahkan, sempat anjlok ketika pandemi Covid-19,” paparnya.

AHY menegaskwn bahwa akibatnya, penghasilan dunia usaha dan kesejahteraan rakyat terpukul. Daya beli golongan menengah ke bawah juga menurun. Kemiskinan dan pengangguran meningkat.

"Sementara itu, ketika ekonomi tumbuh rendah, yang meroket justru utang kita, baik utang pemerintah maupun BUMN,” terangnya.

AHY menyebutkan, ada yang berdalih, lambatnya pertumbuhan ekonomi karena pandemi Covid-19.

“Argumentasi seperti ini, saya nilai hanya separuh benar. Faktanya, sebelum pandemi datang, ekonomi kita sudah mengalami permasalahan.Sehingga, mesti ada sebab dan faktor yang lain, di luar pandemi.

Demokrat berpendapat, faktor lain itu menyangkut kebijakan dan langkah pemerintah, dalam mengelola ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Juga, dalam menentukan prioritas pembangunan dan upaya mengatasi krisis,” imbuhnya.

AHY menyatakan, sulit dimengerti, ketika ekonomi menurun, kekuatan fiskal melemah, utang tinggi, pemerintah justru membangun infrastruktur secara besar-besaran. Apalagi, sebagian proyek dan megaproyek itu, tidak berdampak langsung pada kehidupan dan kesejahteraan rakyat, yang tengah mengalami tekanan.

"Seharusnya, masih bisa ditunda pelaksanaannya. Partai Demokrat berpendapat, pemerintah tidak sensitif," beber AHY

“Pemerintah juga kurang berpihak kepada seratus juta lebih rakyat kita, yang sedang mengalami kesulitan hidup yang serius.

Menurutnya, sikap, kebijakan dan tindakan pemerintah seperti inilah, yang perlu diubah dan diperbaiki.

“Ketika terjadi krisis dan tekanan ekonomi yang dampaknya sangat dirasakan masyarakat, prioritas dan alokasi anggaran negara, seharusnya diarahkan, untuk meringankan penderitaan rakyat. Utamanya para petani, nelayan, kaum buruh, dan golongan lemah lainnya,” tutup Agus Harimurti Yudhoyono. (mar)

Editor : redaksi