Ketua DPRD Surabaya: PPDB Sisrem Zonasi perlu Disempurnakan

avatar swaranews.com
Adi Sutarwijono, Ketua DPRD Kota Surabaya. /Foto: tim
Adi Sutarwijono, Ketua DPRD Kota Surabaya. /Foto: tim

Swaranews.com - Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru di Kota Surabaya masih menyisakan beberapa keluhan dari masyarakat. Mulai dari SD, SMP hingga SMA dan sederajat. Sistem zonasi dengan berbagai jenisnya memang ditujukan untuk pemerataan. 

Ketua DPRD Kota Surabaya, Adi Sutarwijono, meminta sistem zonasi pendidikan perlu disempurnakan, supaya bisa menjawab kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan akses pendidikan. 

Baca Juga: Dispendik Pastikan MPLS Berjalan Kondusif dan Ramah Anak

Disamping itu, perlu pemerataan sarana dan prasarana gedung sekolah dan tenaga pendidikan agar selaras. Adi menyebutkan, kenyataannya di Surabaya banyak wilayah tidak memiliki sekolah negeri, sehingga siswa terpaksa sekolah di luar zonanya. 

"Maka bila diadu dengan sistem zonasi kalah juga," ujar Adi, Selasa (18/7/2023) di Jalan Yos Sudarso, Surabaya.

Dirinya menjelaskan, di sisi lain, terdapat kelurahan-kelurahan atau kecamatan, memiliki fasilitas pendidikan lebih, punya 2-3 SD dan SMP,  bahkan SMA/SMK. 

Untuk itu, Adi Sutarwijono menekankan harus ada zonasi modifikasi, menggunakan nilai Danem untuk persyaratan masuk sekolah. Sebagaimana usulan Walikota Surabaya Eri Cahyadi. 

Baca Juga: KPPRA Indonesia Apresiasi Pelaksanaan MPLS di Kota Surabaya

"Iya zonasi modifikasi perlu dipertimbangkan," tegasnya.

Bagi Ketua DPC PDIP Surabaya ini, zonasi bagaimana lebih menjawab kebutuhan, misalnya infrastruktur, pemerataan pendidikan, kualitas SDM, kemampuan belajar mengajar, itu terpenuhi dan sebanding.

"Dengan begitu, Saya yakin masyarakat bisa menikmati sekolah yang sepadan, di pinggiran sama dengan di tengah kota," bebernya.

Baca Juga: Hotline Warga Jangan Berhenti di Kelueahan, Anas Karno Minta Terhubung hingga RT/RW

Akan tetapi, selama ada sistem zonasi, Adi menyebut pasti ada persoalan. Sebab, siswa sudah belajar dengan keras, meraih nilai bagus. Namun, masih terpental juga. 

Untuk itu, Adi menyarankan agar PPDB dengan sistem zonasi  perlu dievaluasi, disempurnakan dikembangkan lalu dibenahi.

"Pada prinsipnya warga masyarakat agar punya akses pendidikan sepadan, merata dan punya peluang sama untuk bersekolah. Sehingga semakin punya harapan sekolah di negeri," tutup Ketua DPRD Kota Surabaya, Adi Sutarwijono. (mar)

Berita Terbaru