Swaranews.com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya berharap Pjs Walikota Surabaya mampu merealisasikan apa yang sudah direncanakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan tahun 2024. Karena, jangan sampai masyarakat merasa ditinggalkan oleh pemimpinnya yang sedang cuti kampanye.
Hal itu disampaikan oleh anggota DPRD Kota Surabaya, Arif Fathoni di Jalan Yos Sudarso, kemarin. Dia juga mengharapkan ada konektivitas dalam mengawal Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024, tujuannya tak lain menjaga Kota Pahlawan. tetap Kondusif.
Baca Juga: PJs Wali Kota Surabaya Berharap Masyarakat Teladani Nilai-Nilai Kemanusiaan
"Apalagi saat ini akan menghadapi musim penghujan. Jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Barangkali pemerintah sudah mengantisipasi semuanya," ujarnya.
Selanjutnya, politisi muda yang akrab disapa Toni ini menegaskan bahwa Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya adalah pesta demokrasi yang harus dikawal bersama-sama. Baik eksekutif maupun legislatif.
"Pelaksanaan Pemilukada Serentak 2024 harus sukses pelaksanaannya. Karena pesta demokrasi itu rakyat harus bergembira. Maka kewajiban pemerintah untuk menjaga keamanan dan ketertiban di tengah-tengah masyarakat," papar Toni.
Dirinya menyatakan bahwa jajaran Pemerintah Kota Surabaya secara keseluruhan memiliki tanggung jawab bersama agar partisipasi masyarakat dalam Pilkada Serentak 2024 harus meningkat.
"Kita semua memiliki kewajiban moral yang sama untuk meningkatkan partisipasi pemilih dalam Pemilukada ini. Karena kalau tingkat partisipasi pemilihan rendah, maka kita menghambur-hamburkan atau menyia-nyiakan ratusan milyar anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan Pemilukada yang bersumber dari uang pajak dan retribusi masyarakat Surabaya," beber Arif Fathoni.
Calon Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya definitif ini menyarankan agar Penjabat Sementara (Pjs) Walikota Surabaya mampu menjaga efektivitas jalannya pemerintahan 2 bulan mendatang.
"Terutama dalam menjaga netralitas ASN dalam pelaksanaan Pemilu. karena menjaga netralitas ASN itu sama dengan menjaga kehormatan sendiri," tegasnya.
"Karena sistem yang kuat selama ini yang sudah ada dalam birokrasi pemerintahan Kota Surabaya. Kami berharap Pjs Walikota memastikan bahwa seluruh perencanaan realisasi tidak boleh tertunda hanya gara-gara walikotanya sedang melakukan cuti kampanye," tutup Arif Fathoni
Baca Juga: Surabaya Raih Layanan Investasi Terbaik Nasional, Ombudsman: Apresiasi Inovasi Pemerintah Kota
Baca Juga: Turnamen Catur Jampud 2 Junjung Tinggi Sportivitas dan Persahabatan
Editor : amar
