KPU Surabaya Siapkan Sosialisasi Masif Jelang Pilkada, Targetkan Partisipasi 75 Persen

avatar swaranews.com
Pjs Wali Kota Surabaya Restu Novi Widiani saat bertemu Komisioner KPU Kota Surabaya, Subairi di ruang kerjanya
Pjs Wali Kota Surabaya Restu Novi Widiani saat bertemu Komisioner KPU Kota Surabaya, Subairi di ruang kerjanya

Swaranews.com - Penjabat Sementara (Pjs) Wali Kota Surabaya, Restu Novi Widiani menerima audiensi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Surabaya. Audiensi tersebut berlangsung di ruang kerja Wali Kota Balai Kota Surabaya, Kamis (3/10/2024).

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kota Surabaya, Maria Theresia Ekawati Rahayu mengungkapkan salah satu poin utama pembahasan adalah terkait Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.

Baca Juga: Wali Kota Eri Tegaskan RT/RW Tak Boleh Tarik Pungutan Sembarangan, Pelanggar Terancam Dicopot

"KPU Surabaya akan melibatkan seluruh elemen masyarakat dan instansi terkait. Harapannya, partisipasi pemilih dapat meningkat secara signifikan di Pilkada 2024. "Itu yang akan dilakukan oleh KPU," tambahnya.

Tidak hanya itu, Yayuk menuturkan bahwa dalam audiensi, KPU Surabaya juga melaporkan terkait rencana kirab maskot Pemilihan Gubernur (Pilgub) dan Pilkada yang dijadwalkan pada 8 Oktober 2024. "Kirab ini dimulai dari Mojokerto ke Surabaya dan dipusatkan di kawasan Kota Tua," jelas dia.

Baca Juga: Pemkot Surabaya Waspadai Paparan Ideologi Ekstrem, Orang Tua Diminta Lebih Peduli

Terkait dengan partisipasi pemilih, Yayuk menyebutkan bahwa KPU Surabaya telah menetapkan target lebih dari 70 persen. “Pada Pilkada 2020 lalu, partisipasi pemilih di Surabaya hanya mencapai 51,4 persen. Namun, kali ini KPU menargetkan partisipasi sebesar 75 persen,” kata dia.

Untuk mencapai target tersebut, KPU akan melakukan sosialisasi yang lebih intensif di komunitas-komunitas lokal. Termasuk menyasar lembaga keagamaan dan kelompok masyarakat lainnya.

Baca Juga: Pemkot Surabaya Beri Bantuan Pendidikan untuk 7.380 Pelajar, Siswa Swasta Terima Rp350 Ribu per Bulan

Menurut dia, fokus sosialisasi ini akan diarahkan pada wilayah dengan tingkat partisipasi yang diperkirakan rendah. Misalnya, seperti kawasan perumahan yang banyak dihuni warga dengan domisili tidak sesuai alamat KTP.

"Misal dia beralamat di sini tapi kerjanya di luar kota, maka pendekatannya bisa melalui kelompok-kelompok komunitasnya. Itu tadi yang disampaikan KPU," pungkasnya. 

Berita Terbaru