Swaranews.com – Insiden pengusiran wartawan saat meliput rapat dengar pendapat (hearing) di Komisi B DPRD Surabaya mendapat tanggapan tegas dari Ketua Pokja Jurnalis Dewan Kota Surabaya (JUDES) Indonesia, Inyong Maulana.
Menurutnya, keberadaan wartawan dari berbagai media di lingkungan DPRD Surabaya selama ini telah menjadi mitra kerja yang baik bagi semua pihak. Wartawan yang tergabung dalam JUDES juga telah dibekali dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk mematuhi aturan yang berlaku, termasuk dalam peliputan rapat tertutup.
Baca Juga: Hotline Warga Jangan Berhenti di Kelueahan, Anas Karno Minta Terhubung hingga RT/RW
"Jika memang rapat itu bersifat tertutup, seharusnya ada pemberitahuan sebelumnya. Saya pastikan para wartawan akan mematuhinya dan tidak masuk ke dalam ruangan," ujar Inyong, yang juga merupakan wartawan Harian Bangsa.
Inyong menyesalkan insiden tersebut, terlebih jika sebelumnya rapat hearing masih bersifat terbuka untuk umum. Baginya, kejadian ini bukan sekadar masalah prosedur, tetapi juga soal etika dalam membangun hubungan yang harmonis antara DPRD dan jurnalis.
"Wartawan JUDES telah kami bekali dengan pemahaman tentang tata cara peliputan di lingkungan DPRD Surabaya, termasuk menjaga sikap santun agar situasi tetap kondusif," tegasnya.
Baca Juga: DPRD Surabaya Minta Lurah hingga OPD Respons Serius Semua Sidak Wali Kota Eri Cahyadi
Ia meminta kepada unsur pimpinan DPRD Surabaya untuk menjadikan insiden ini sebagai atensi serius agar tidak terulang di kemudian hari. Jika dibiarkan, menurutnya, hal ini bisa menjadi preseden buruk bagi kebebasan pers dan hubungan antara media dengan legislatif.
"Kami berharap ada evaluasi dan perbaikan dalam komunikasi antara DPRD dan para jurnalis, sehingga kejadian serupa tidak lagi terjadi di masa mendatang," tutup Inyong. (Mar)
Baca Juga: Perwakilan RT-RW Tambak Wedi Serahkan Surat Permohonan Hearing ke DPRD Surabaya
Editor : redaksi
