Swaranews.com — Pimpinan DPRD Kota Surabaya melakukan kunjungan silaturahmi ke kantor Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Surabaya di Jalan Wuni Nomor 9, Ketabang, Kecamatan Genteng, Rabu (20/5/2026).
Pertemuan tersebut tidak sekadar menjadi agenda seremonial, tetapi juga membuka ruang dialog terkait aspirasi organisasi kemasyarakatan hingga persoalan perizinan rumah sakit milik Muhammadiyah yang masih dalam proses administrasi.
Baca Juga: Hotline Warga Jangan Berhenti di Kelueahan, Anas Karno Minta Terhubung hingga RT/RW
Rombongan DPRD dipimpin Ketua DPRD Surabaya Syaifuddin Zuhri bersama Wakil Ketua DPRD Bahtiyar Rifai dan Laila Mufidah. Kedatangan mereka disambut jajaran pengurus Muhammadiyah Surabaya, termasuk Ketua PDM Surabaya H. M. Ridlwan.
Dalam sambutannya, Syaifuddin Zuhri menegaskan DPRD Surabaya membutuhkan masukan dari tokoh agama dan organisasi masyarakat untuk menjalankan fungsi sebagai wakil rakyat.
Menurutnya, pembangunan Kota Surabaya tidak dapat berjalan optimal tanpa keterlibatan seluruh elemen masyarakat, termasuk organisasi keagamaan yang selama ini aktif bergerak di bidang sosial, pendidikan dan kesehatan.
Ia juga menyebut DPRD Surabaya ingin menghapus kesan eksklusif yang selama ini melekat pada lembaga legislatif. Karena itu, pimpinan dewan mulai membuka ruang komunikasi dengan berbagai organisasi masyarakat, termasuk Muhammadiyah.
“Kalau wakil rakyat tidak mendapatkan arahan dari para ulama dan tokoh masyarakat, tentu tidak lengkap. Kami ingin membangun kebersamaan untuk Surabaya yang inklusif dan penuh keberkahan,” ujar Syaifuddin.
Dalam dialog tersebut, Muhammadiyah Surabaya turut menyampaikan persoalan strategis terkait perpanjangan izin operasional rumah sakit Muhammadiyah di Surabaya yang akan berakhir pada Oktober 2026.
Baca Juga: DPRD Surabaya Minta Lurah hingga OPD Respons Serius Semua Sidak Wali Kota Eri Cahyadi
Ketua PDM Surabaya H. M. Ridlwan menjelaskan proses pengurusan izin masih berjalan karena adanya penyesuaian administrasi dan penggabungan dokumen bangunan setelah pembelian aset hotel yang kini dimanfaatkan sebagai fasilitas kesehatan.
Menurutnya, keterlambatan keluarnya izin operasional dapat berdampak serius terhadap keberlangsungan pelayanan kesehatan Muhammadiyah bagi masyarakat Surabaya.
“Kalau izin operasional tidak keluar, tentu akan berat bagi Muhammadiyah. Kami berharap DPRD bisa membantu mendorong prosesnya,” kata Ridlwan.
Ia menegaskan seluruh aset Muhammadiyah digunakan untuk kepentingan sosial dan pelayanan masyarakat, bukan untuk keuntungan pribadi.
Dalam kesempatan itu, Ridlwan juga menyinggung sejarah panjang Muhammadiyah di Surabaya, termasuk kontribusi organisasi tersebut dalam mendirikan rumah sakit, lembaga pendidikan dan berbagai layanan sosial bagi masyarakat.
Baca Juga: Perwakilan RT-RW Tambak Wedi Serahkan Surat Permohonan Hearing ke DPRD Surabaya
Pertemuan berlangsung hangat dan penuh keakraban selama lebih dari satu jam. Selain membahas aspirasi masyarakat dan layanan kesehatan, kedua pihak juga menyoroti pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah, legislatif dan organisasi masyarakat dalam menjaga stabilitas sosial di Kota Surabaya.
Melalui dialog tersebut, diharapkan komunikasi antara DPRD Surabaya dan organisasi masyarakat dapat terus terjalin secara konstruktif demi mendukung pembangunan kota yang inklusif, humanis dan berpihak kepada kepentingan masyarakat luas.
Editor : redaksi
