Swaranews.com – Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kota Surabaya angkat bicara terkait aksi penyampaian aspirasi di Kota Pahlawan yang berujung pada tindakan anarkis dan perusakan fasilitas umum.
Ketua PCNU Kota Surabaya, H. Ir. Masduki Toha, menegaskan bahwa Nahdlatul Ulama sangat menghormati kebebasan menyampaikan pendapat sebagai hak konstitusional setiap warga negara. Namun, ia mengingatkan bahwa hak tersebut wajib dilaksanakan secara bertanggung jawab, bermartabat, dan tetap berada dalam koridor hukum.
Menurut Masduki, Indonesia sebagai negara demokrasi memang memberikan ruang luas bagi masyarakat untuk menyampaikan kritik, saran, maupun aspirasi kepada pemerintah. Kendati demikian, kebebasan tersebut tidak boleh kebablasan hingga membenarkan tindakan yang merugikan kepentingan umum.
"PCNU Kota Surabaya menegaskan bahwa menyampaikan aspirasi merupakan hak konstitusional yang wajib dihormati. Namun, harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab, menjunjung etika, serta menghormati hak masyarakat lainnya untuk hidup aman, tertib, dan damai," tegas Masduki Toha di Surabaya.
Merusak Fasilitas Publik Sama Dengan Merugikan Rakyat
Masduki menyayangkan adanya kerusakan pada sejumlah fasilitas publik, termasuk Gedung Grahadi. Menurutnya, tindakan merusak aset negara tidak dapat dibenarkan dengan alasan apa pun. Ia mengingatkan bahwa fasilitas publik dibangun menggunakan anggaran negara yang bersumber dari pajak dan uang rakyat.
"Gedung Grahadi maupun fasilitas umum lainnya dibangun dan dipelihara menggunakan uang rakyat. Ketika ada yang merusaknya, sesungguhnya yang dirugikan bukan hanya pemerintah, tetapi seluruh masyarakat. Merusak fasilitas publik sama saja dengan merusak hasil gotong royong bangsa ini," ujarnya.
Ia menambahkan, demonstrasi yang berakhir dengan kekerasan dan kehancuran fisik justru mencederai substansi dari demokrasi itu sendiri.
NU Ajarkan Kritik Berbasis Akhlak dan Dialog
Lebih lanjut, Masduki menjelaskan bahwa sejak didirikan oleh para ulama, Nahdlatul Ulama selalu mengajarkan prinsip perjuangan yang berlandaskan akhlakul karimah, kebijaksanaan (hikmah), dialog, serta musyawarah. Dalam tradisi NU, menyampaikan kritik kepada jalannya pemerintahan adalah hal yang sah, selama dilakukan dengan cara yang santun dan argumentatif.
Perbedaan pendapat adalah keniscayaan dalam alam demokrasi, namun tidak boleh bertransformasi menjadi bibit permusuhan, kebencian, atau tindakan destruktif yang memecah belah persatuan bangsa.
Baca Juga: PCNU SurabayaImbau Masjid Dekat Pura Tidak Gunakan Speaker Luar saat Nyepi
"Nahdlatul Ulama mengajarkan perjuangan dengan akhlak, bukan dengan amarah. Mengajarkan dialog, bukan kekerasan. Mengedepankan musyawarah, bukan tindakan yang menimbulkan kerusakan," imbuhnya.
Jaga Kondusivitas Kota Pahlawan
Menyikapi situasi yang ada, PCNU Kota Surabaya mengimbau seluruh elemen masyarakat—mulai dari warga Nahdliyin, generasi muda, mahasiswa, hingga organisasi kemasyarakatan—untuk tidak mudah terprovokasi oleh pihak-pihak yang ingin memicu konflik sosial.
Masduki mengajak semua pihak untuk kembali membuka ruang dialog yang sehat demi mencari solusi bersama, sekaligus menjaga marwah Surabaya sebagai kota perjuangan yang damai.
"Surabaya adalah kota perjuangan yang dibangun di atas semangat persatuan dan gotong royong. Jangan biarkan tindakan anarkis merusak nilai-nilai luhur tersebut. Mari kita jadikan demokrasi sebagai ruang untuk berdialog, bukan ruang untuk saling merusak ataupun menyebarkan kebencian," pungkasnya.
Baca Juga: PCNU Surabaya Teguhkan Ingatan dan Khidmah Ulama
Sebagai organisasi yang memegang teguh prinsip Islam Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdliyah, PCNU Surabaya berkomitmen untuk terus memperkuat tiga pilar persaudaraan:
Ukhuwah Islamiyah (Persaudaraan sesama umat Islam)
Ukhuwah Wathaniyah (Persaudaraan sesama bangsa)
Ukhuwah Basyariyah (Persaudaraan sesama umat manusia)
PCNU berharap budaya musyawarah untuk mufakat tetap menjadi panglima dalam menyelesaikan setiap persoalan bangsa, sehingga kehidupan bermasyarakat di Surabaya tetap aman, harmonis, dan kondusif. (mar)
Editor : redaksi
