Swaranews.com - Kota Surabaya terus bergerak pasca Pandemi Covid - 19. Pemulihan ekonomi dilakukan untuk membangkitkan upaya pemulihan khususnya melalui Usaha Kecil Mikro dan Menengah. Berbagai upaya dilakukan pemerintah kota untuk terus meningkatkan pendapatan warga.
Menurut Anggota DPRD Surabaya, Aning Rahmawati pihaknya terus mendorong agar para pelaku UMKM di Kota Pahlawan bangkit dan naik kelas. Dengan begitu, dapat ikut membantu menurunkan angka pengangguran dan mengentaskan kemiskinan.
Baca Juga: Komisi D DPRD Surabaya Sidak Posga Wiyung Pastikan Hak Kesehatan Warga
"UMKM adalah salah satu upaya pemberdayaan masyarakat kecil. Jadi, diharapkan APBD tidak hanya menyorot pembangunan infrastruktur, namun juga melingkupi pemberdayaan masyarakat secara keseluruhan," ujarnya di Medokan Ayu, Minggu (15/5/2022).
Aning berharap para pelaku UMKM bangkit. Kemudian dapat level up. Salah satunya pelaku UMKM yang tergabung di dalam Kampung Kue Medokan Ayu. Hal itu disampaikannya saat penjaringan aspirasi masyarakat atau reses bersama kalangan pelaku UMKM di Balai RW 13, Kelurahan Medokan Ayu, Kecamatan Rungkut.
Wakil Ketua Komisi C DPRD Surabaya ini menyampaikan bahwa untuk menuju itu, dirinya meminta agar pelaku UMKM setempat dilakukan pemetaan terlebih dahulu. Dipastikan jumlah warga yang diberdayakan memiliki konsen dan kemampuan dalam membuat kue.
"Pemetaan data perlu dikuatkan dulu. Dipilah secara betul yang memiliki keahlian dalam membuat kue. Baru dikembangkan hingga ke pemasarannya dan diberi pelatihan yang sesuai," papar Aning Rahmawati.
Politisi asal Fraksi PKS ini mendorong agar Pemkot Surabaya serius dalam mengawal misi pemulihan ekonomi. Dengan anggaran yang tidak sedikit, Aning meminta dinas terkait tidak hanya memberikan pelatihan, namun juga membantu pelaku UMKM dalam pemasaran, hingga bantuan permodalan.
"Selama ini, proses pendampingan dan pembinaan dari pemkot kurang. Dan yang tidak kalah penting, bagaimana pemasarannya. Terlebih rata-rata curhatan pelaku UMKM itu butuh bantuan permodalan dan pemasaran," urainya.
Berangkat dari resesnya ini, Aning berharap masalah tersebut terselesaikan. Apalagi, ada 40 persen dukungan anggaran dari total 10,4 triliun APBD 2022 untuk pelaku UMKM.
"40 persen dari APBD dianggarkan untuk menguatkan UMKM. Di samping itu, ada aset dan lahan milik pemkot yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk ketahanan pangan maupun pemberdayaan ekonomi. Nah, kita mendorong aset pemkot ini segera dipetakan, lalu dimanfaatkan dengan maksimal," tutupnya. (mar)
Editor : redaksi
