Swaranews.com – Ketua Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Peduli Rakyat (Gempar) Jawa Timur, M. Zahdi, menyuarakan penolakan terhadap rencana pemerintah menaikkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% pada tahun depan. Menurutnya, kebijakan ini dinilai tidak peka terhadap kondisi masyarakat yang masih berjuang memulihkan perekonomian pasca pandemi Covid-19.
“Kami melihat rencana kenaikan PPN ini sebagai langkah yang tidak tepat. Masyarakat, khususnya kelas bawah, masih kesulitan bangkit dari dampak pandemi. Jika kebijakan ini diterapkan, daya beli masyarakat akan semakin terpuruk,” ujar Zahdi saat ditemui awak media, Kamis (26/12/2024)
Baca Juga: Jaga Reputasi Digital, Publik Diingatka Tak Intervensi Karya Jurnalistik
Zahdi memperingatkan bahwa kenaikan PPN berpotensi memicu lonjakan harga barang dan jasa, yang pada akhirnya akan menambah tekanan ekonomi bagi masyarakat kecil. Ia menekankan bahwa pemerintah seharusnya fokus pada upaya pemulihan ekonomi, bukan malah membebani rakyat dengan kebijakan pajak yang memberatkan.
“Apakah pemerintah sudah benar-benar mengukur dampak sosial dari kebijakan ini? Kami meminta agar rencana ini ditinjau ulang. Jangan sampai rakyat yang sudah susah malah semakin terhimpit,” tegas Zahdi.
Lebih lanjut, Zahdi mengajak elemen masyarakat untuk bersatu dan menyuarakan penolakan terhadap kebijakan ini. Ia menegaskan, Gempar Jatim siap mengawal isu ini dan memastikan suara rakyat didengar oleh pemerintah.
Baca Juga: HUT Ke-99 Usung Semangat Persebaya Untuk Semua
“Kami dari Gempar Jatim akan terus mengawal isu ini. Jika pemerintah tetap memaksakan kenaikan PPN, kami tidak segan untuk turun ke jalan,” tukasnya
Dengan seruan ini, Zahdi berharap pemerintah dapat lebih bijaksana dalam merumuskan kebijakan yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat, terutama di tengah situasi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih. (Mar)
Baca Juga: M. Faridz Afif Resmi Pimpin DPC PKB Surabaya Periode 2026-2031, Targetkan Kejayaan di Pemilu 2029
Editor : redaksi
