Sinergi Pusat-Daerah Diperkuat, Pendidikan Berkeadilan untuk Anak  Jadi Fokus Konferensi Pendidikan Indonesia (KPI) 2025

avatar amar
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian di KPI 2025. (tim
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian di KPI 2025. (tim

Swaranews.com - Pemerintah pusat dan daerah menegaskan komitmen bersama dalam membangun sistem pendidikan yang inklusif, berkeadilan, dan berpihak kepada anak dalam Konferensi Pendidikan Indonesia (KPI) 2025, Selasa (14/5/2025) di Jakarta. Kehadiran

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian

Baca Juga: Kunjungi DPRD Surabaya, Bang Jo Ajak Siswa SMPIT Permata Melek Politik Sejak Dini

Yuliarto, Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Amien Suyitno, dan Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak Pribudiarta, serta sejumlah kepala daerah memperkuat pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk masa depan pendidikan nasional. 

Dalam forum konferensi, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan “Penguatan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing merupakan fondasi utama kemajuan bangsa. Semua itu bermula dari sistem pendidikan yang menjamin akses, kualitas, dan keberpihakan pada anak,” ujar Tito. Ia menambahkan, “Meskipun tugas utama Kemendagri menjaga stabilitas politik nasional, dukungan terhadap reformasi pendidikan, serta membina sinergi kebijakan pusat dan daerah menjadi bagian penting dari upaya memperkuat fondasi pembangunan,” ungkapnya. 

Senada dengan hal itu, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto menekankan, “Teknologi dan keberpihakan afirmatif dalam kebijakan pendidikan menjadi dua instrumen utama dalam menjawab tantangan pendidikan masa kini”. Brian juga mencatat “Peningkatan jumlah pendaftar program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-Kuliah) sebagai indikator meningkatnya kesadaran pentingnya pendidikan di kalangan masyarakat berpenghasilan rendah. 

“Melalui KPI bisa menjadi momentum penting dalam menguatkan komitmen kolektif demi keberlanjutan pendidikan di Indonesia, pendidikan harus menjadi ruang harapan bukan sekadar tempat transfer ilmu, tapi tempat di mana setiap anak percaya bahwa masa depannya layak diperjuangkan," ungkap Dirjen Pendidikan Islam Kemenag, Prof. Amien Suyitno,

Deputi Bidang Hak Pemenuhan Anak KemenPPPA, Dr. Ir. Pribudiarta Nur Sitepu, M.M juga menyampaikan, “Pendidikan bukan hanya urusan satu sektor, melainkan tanggung jawab bersama. Diperlukan kesinambungan dan sinergi lintas sektor agar hak anak untuk tumbuh, belajar, dan berkembang benar-benar terpenuhi,”.    

Suara Pendidikan, Suara Masa Depan 

Selain di tingkat pusat, komitmen terhadap pendidikan inklusif dan berkeadilan juga muncul dari kepala daerah yang berbagi pengalaman dalam sesi dialog. 

Bupati Jember, Muhammad Fawait, mengungkapkan pentingnya membangun pendidikan berbasis nilai kasih sayang. “Cinta dalam pendidikan bukan hanya niat baik, melainkan ikhtiar yang berkelanjutan,” ujarnya. 

Baca Juga: Ketua Komisi A DPRD Surabaya Minta Pelaku Pengeroyokan SMAN 11 Dihukum Tegas

Inovasi Daerah dan Kolaborasi Lintas Sektor

KPI 2025 telah menghadirkan sesi-sesi paralel yang menghadirkan berbagai inovasi pendidikan. Forum ini mempertegas pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah dalam membangun sistem pendidikan nasional yang berorientasi keberpihakan pada anak berdasarkan nilai inklusivitas dan adaptif terhadap kebutuhan masa depan. (Mar)

 

 
 

 

Baca Juga: Seminar Keluarga Bersama JMAkademi

 

 

 

 
 

 

Berita Terbaru