Swaranews.com - Golkar terbuka untuk berkoalisi asalkan Ketua Umumnya Airlangga Hartarto yang menjadi calon presiden (capres).
Menurut M. Jamiluddin Rotonga, PengamT Komunikasi Politik Univeesitas Esa Unggul di Jakarta bahwa logika politik Golkar itu masuk akal bila didasarkan perolehan suara pileg 2019. Golkar memang memperoleh suara terbanyak ketiga atau kedua dalam perolehan kursi di DPR RI.
Baca Juga: SIBER Sosialisasikan Ganjar Pranowo-Mahfud Capres-Cawapres 2024
"Karena itu, Golkar merasa superior untuk memaksakan Airlangga menjadi capres. Partai politik lainnya, selain PDIP dan Gerindra, seolah harus menerima kadernya sebagai cawapres," ujar Jamiluddin Ritonga.
Mantan Dekan Fikom IISIP Jakarta ini menyampaikan bahwa logika politik itu tampaknya akan dapat diterima partai lain bila elektabilitas Airlangga tinggi. Setidaknya elektabilitas Airlangga selalu masuk lima besar dalam hasil survei dari lembaga survei yang kredibel.
"Nyatanya, hasil survei dari beberapa lembaga survei yang kredibel, elektabilitas Airlangga hingga saat ini sangat rendah. Kalau pun ada lembaga survei yang merilis elektabilitas Airlangga diatas 20 persen, sangat layak diragukan hasilnya," papar Jamiluddin.
Baca Juga: PDI Perjuangan Surabaya Siap Sukseskan Kampanye Pemilu 2024
Pria yang akrab disapa Jamil ini menegaskan bahwa upaya Golkar memaksakan Airlangga menjadi capres dengan elektabilitas rendah tampaknya akan mendapat penolakan dari partai lain.
"Partai lain tentu akan sulit berkoalisi dengan Golkar yang capresnya peluang menang sangat kecil. Jadi, Golkar harus realistis bila ingin berkoalisi dengan partai lain," urainya.
Baca Juga: Kader PDIP Surabaya Genjot Stikerisasi Ganjar Pranowo
Jamil menegaskan bahwa pemaksaan Airlangga harus capres hanya realistis bila elektabilitasnya tinggi.
"Namun bila elektabilitasnya masih seperti saat ini, tentulah partai lain akan tertawa bila Golkar tetap memaksakan Airlangga menjadi capres sebagai syarat koalisi," pungkasnya. (mar)
Editor : redaksi
